Belajar, Ajarkan dan Amalkan

JANUARI 2009 belumlah terlalu lama, kisah kisruhnya daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah untuk Gubernur Jawa Timur tentunya masihlah melekat di ingatan kita semua. Kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Timur pun sewaktu itu sempat dipertanyakan dan di pemilu 9 April lalu kericuhan daftar tetap serupa pun muncul kembali lagi.

Kecarut marutan data dalam pemilu legislatif kemarin menyebabkan Megawati Soekarno Putri (PDI-P), Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Wiranto (Partai Hanura), Gus Dur, Yusril Izha Mahendra (PBB), Rizal Ramli, dan beberapa ketua partai peserta pemilu lainya yang tergabung dalam kelompok Tengku Umar mengecam hasil pemilu terkait kisruh DPT. Bahkan mereka mengecam aksi boikot jika pemerintah tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan daftar pemilih tetap tersebut. Selain itu, di Bandung juga terjadi hal serupa Partai Demokrasi Pembaruan, Hanura dan 19 partai lainnya juga ikut menolak hasil pemilu dengan alasan utama yaitu daftar pemilih.

Kecarut marutan daftar pemilih tetap kemarin memang menyebabkan sebagian caleg maupun partai politik merasa dirugikan. Namun, kisruhnya tersebut tidaklah serta merta kita harus seratus persen menyalahkan komisi sebagai penyelenggara karna bagaimanapun komisi juga mendapatkan data dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Kondisi ini tentunya berbeda dengan pemilu tahun 2004 lalu karna pada pemilihan 2004 dulu data yang diperoleh ialah dari badan pusat statistik bukan dari Departemen Dalam Negeri..

Selain itu juga daftar pemilih sementara sudah diedarkan sebelumnya untuk dikoreksi secara bersama-sama oleh masyarakat dan partai politik. Berarti komisi salah, parpol salah dan masyarakat pun ikut salah juga karna tidak mau mengkoreksi daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diedarkan oleh komisi. Untuk itu menurut hemat penulis agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan serupa seperti pada pemilu kemarin, pada pilpres mendatang ini komisi secepatnya dan seakurat mungkin memverifikasi daftar-daftar atau data-data pemilih kemudian mengedarkannya ke kelurahan-kelurahan, setelah itu kita sebagai masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan dalam memilih harus mau repot datang kekelurahan untuk dapat melihat dan mengkoreksi data, apakah kita terdaftar atau tidak. Jika tidak maka kita harus ikut aktif untuk segera melapor agar daftar dapat sesegera mungkin diperbaiki oleh komisi sehingga masalah-masalah yang terjadi di pemilu 9 April dan Pilkada Jawa Timur tidak terulang lagi di pilpres mendatang. Semoga!