Belajar, Ajarkan dan Amalkan

(Sudah diterbitkan di opini Trans Lampung, 18 Juli 2009)

Membaca opini Sri Adiningsih yang dimuat di harian ini (15/7) yang berjudul ‘Saatnya Janji Jadi Realisasi’ mengetuk hati penulis untuk dapat menuliskan opini ini. Terutama karna berkaitan dengan kata-kata dari penulisnya mengenai “Sekarang kita tinggal berharap agar siapapun nanti yang memerintah negeri ini akan bekerja keras untuk memenuhi janji-janjinya yang pernah disampaikan pada masa kampanye dulu”.

Menurut pandangan penulis hampir dapat dipastikan dari hasil penghitungan cepat atau qouick qount yang dilakukan oleh sejumlah lembaga-lembaga survey seperti Lembaga Survey Indonesia (LSI), Metro Tv, Puskaptis, LRI dll yang ada yang akan memerintah di negeri ini selanjutnya tak lain ialah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Pada penghitungan cepat yang telah dilakukan itu kita semua bisa melihat pasangan capres nomor urut dua itu mampu mengungguli perolehan suara dari dua pasang calon lainnya dengan suara sekitar 60 %. Dan jika kita melihat dari hasil penghitungan cepat pada legislatif dan pemilihan presiden 2004 kemarin hasil yang ditetapkan tidaklah jauh berbeda dari hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) karna tingkat kesalahan dari lembaga-lembaga tersebut hanyalah plus minus berkisar sekitar satu persen. Jadi hampir dapat dipastikan pengitungan cepat ini ialah validasi awal dari kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boedino.

Proses pemilihan yang dilakukan pada 8 Juli kemarin yang menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN ini sangatlah fenomena sekali karna proses pemilihan ini hanyalah dilakukan untuk mengganti sosok Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden sekarang menjadi sosok Boediono. Tapi itulah demokrasi dan mudah-mudahan rakyat yang telah memilih kemarin tidak dikecewakan oleh janji-janji SBY-Boediono semasa kampanye. Karna seperti yang penulis lihat disisi lain di rubrik nasional di harian yang sama dan edisi yang sama, Konsorsium untuk Pembaruan Agraria (KPA) menagih janji dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Konsorsium untuk Pembaruan Agraria (KPA) mengingatkan Yudhoyono untuk segera merealisasikan janjinya terkait Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), SBY mempunyai utang besar kepada kaum petani miskin di Indonesia. Sebab, sejak Januari 2007 Yudhoyono telah mencanangkan pembaruan agrari yang disebut sebagai pertanahan untuk rakyat atau PPAN.

Boleh jadi apa yang diinginkan oleh KPA dan Sri Adiningsih ini ialah salah satu dari sekian banyak harapan dari anak bangsa akan janji-janjinya dimasa kampanye terdahulu. Janji pada dasarnya sangatlah mudah untuk diucapkan, walau kadangkala sulit untuk ditepati. Itu sebabnya kita begitu cepat memberi janji yang bahkan begitu telak, tanpa pada saatnya yang sama berpikir bagaimana menunaikannya kelak.

Padahal janji adalah hutang apalagi hutang ini terkait dengan masyarakat banyak. My word is my bond, ujar orang-orang bijak. Ucapan saya adalah jaminan saya. Salah satu jalan terbaik untuk menjadi orang yang disegani dan dihormati adalah bahwa ucapannya selalu dapat dipegang. Bukan dari gaya menyampaikan ucapan, tidak dari cara berjalan, bukan pula dari gaya memerintah, tidak pula dari bagaimana cara ia menyapa sesama atau anak buah, dan bukan pula fungsi dari sedikit atau banyaknya senyum dan sapa ramah. Bukan, bukan itu melainkan dari seberapa jauh kita menepati janji.

Pemberian janji memanglah tidak ada yang salah asal kita mempunyai maksud baik dan bertekad membuktikannya. Masalahnya adalah, seberapa tuluskan kita bertekad memenuhi janji itu? Apakah kita dengan jujur mengucapkan mengucapkan itu? Apakah kita secara sadar tidak bermaksud menyesatkan orang lain dengan pernyataan janji itu? Apakah kita sudah terbiasa memenuhi janji kita?

Seandainya kemungkinan membuktikan janji itu sangatlah kecil, janganlah membuat janji. Jangan mengumbar janji, karena menurut teori baru pakar hukum, janji merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh si pemberi janji (050597-10.09)

Di depan SBY-Boediono kini akan ada seabrek janji yang diharapkan oleh rakyat untuk segera merealisasikannya sejak resmi dilantik nantinya. Misalnya, untuk pertumbuhan ekonomi, Yudhoyono menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen pada akhir tahun 2014. Untuk kesejahteraan rakyat, Yudhoyono menjanjikan akan kecukupan dan ketahanan pangan, kecukupan sandang, papan, peningkatan penghasilan, kualitas pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, rasa aman, keadilan tanpa diskriminasi, kebebasan dan hak asasi dan menjaga lingkungan. Selain itu masih ada janji-janji dari SBY-Boediono selama masa kampanye yang berkaitan dengan upah buruh, kebijakan energi, anggaran pertahanan, supremasi hukum, hak asasi manusia dan lain-lain (Harian Kompas, 13/7)

Selain janji-janji diatas tersebut SBY-Boedino masih memiliki 5 agenda dan 15 prioritas kerja untuk selama lima tahun kedepan seperti yang disampaikan saat kampanye akbar di Gelora Bung Karna, Jakarta yang antara lain meningkatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa, pembangunan adil dan merata dll (Sumber, Litbang Kompas) dan semua itulah yang akan dinanti-nantikan oleh rakyat sebagai konstituen pada pilpres kemarin untuk segera merealisasikan agar bisa menorehkan tinta emas dalam perjalanan bangsa Indonesia kedepan. Walaupun mungkin memang kondisi dan tantangan kedepan itu selalu ada, namun SBY dan Boediono haruslah bisa melakukan suatu perubahan.

Mengelola perubahan agar dapat mewujudkan masyarakat sejahtera dan merealisasikan janji-janji semasa kampanye kemarin menurut penulis bukanlah sesuatu yang baru lagi bagi SBY karna kini Yudhoyono tentunya tidak lah perlu lagi disibukkan oleh hal-hal guna mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi di pemerintahan yang lalu. Oleh karna itu tentunya SBY yang dibantu oleh Boediono bisa lebih fokus kepada realisasi dari program-program kerja dan janji-janjinya. SEMOGA*